Kecamatan Kebon Jeruk Terapkan PTSP

KEBON JERUK (Pos Kota) – Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar) menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini sebagai salah bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan prima, cepat dan tepat.

Dari pantauan, ruang PTSP di Kecamatan Kebon Jeruk yang terletak di lantai dasar dilengkapi dengan pendingin ruangan, ruang tunggu ada kursi panjang dari stainless. Selain itu, juga disediakan air minum dan permen bagi pengunjung. Terdapat empat loket yang akan melayani warga.
Bagi warga yang akan mengurus keperluannya harus mengambil nomor urut dan dilayani oleh petugas resepsionis. Selanjutnya menunggu antrian di ruang tunggu sambil menunggu panggilan sesuai nomor urutnya. “Sambil menunggu warga bisa minum dan makan permen,” kata Camat Kebon jeruk, Mursidin, Jumat (14/2).
Dikatakan, dengan PTSP warga akan mendapatkan layanan yang prima dan tepat waktu dengan catatan persyaratannya lengkap sesuai yang ditetapkan. “Lebih baik warga mengurus sendiri saat mengurus keperluannya administrasinya, sehingga menjadi jelas,” ucap Mursidin.
Mursidin menambahkan bagi warga yang akan mengurus keperluannya akan dilayani oleh petugas di loket. Nantinya akan dicek kelengkapan persyaratannya sesuai yang akan diurus, kalau ada kekurangan akan diberitahu untuk melengkapinya. “Kalau syarat lengkap maka akan diproses dan selesai sesuai waktu yang ditentukan. Nantinya warga tersebut mengambilnya juga melaui petugas di loket,” jelasnya. (tarta/yo)
Teks foto: Ruang PTSP di Kecamatan Kebon Jeruk. (tarta)

Ahok bakal pilih langsung ketua RT/RW di Jakarta

Reporter : Saugy Riyandi
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menunjuk langsung para Ketua RT/RW di Jakarta. Selama ini, para ketua RT/RW di ibu kota dipilih melalui proses demokratis yakni dipilih warga secara langsung.

Menurut Ahok, langkah tersebut untuk menghindari para ketua RT/RW bersifat preman. Ahok menegaskan banyak ketua RT/RW yang sering menyewakan lapak-lapak serta kios-kios kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL).
Selain itu, banyak ketua RT/RW yang tidak mempunyai masa tugas lantaran ingin meraup untung lebih banyak dari penyewaan lapak-lapak tersebut.
"Lebih baik sekalian saja. Ini ibu kota loh. Wali kota juga tidak dipilih. Lurah, camat juga tidak dipilih, bukan kades. Ya sudah RT/RW kita tunjuk aja," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
Ahok bakal memilih dari kader-kader PKK, pensiunan PNS serta tokoh masyarakat yang ingin perubahan di lingkungan kampungnya. Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan tugas-tugas pokok pada RT/RW tersebut yaitu melaporkan program kerja serta kegiatan yang dilakukan di lingkungannya setiap hari.
"Dia pagi siang sore mungkin melaporkan kondisi wilayahnya. Ya kita kasih gaji lah. Mungkin sekali kirim 10.000 misalnya. Sebagai ongkosnya dia gitu loh. Tanggung jawabnya. Nah kita kontrak per individu," kata dia.
Politisi Gerindra ini menambahkan rencana tersebut hanya terjadi di beberapa wilayah yang ketua RT/RW tidak bertanggung jawab. Apabila wilayah tersebut banyak yang berminat untuk ikut penunjukkan langsung maka Ahok bakal meminta masyarakat untuk melakukan pemilihan seperti biasanya.
"Nah jadi tidak kita kasih bebas seperti sekarang. Kalau 'preman' punya duit, punya lapak banyak, makin berkuasa dia, lapak parkir segala macam. Kita bayar mereka Rp 750.000 kok. Dari APBD. Terus kalau kasih uang begitu, operasional, tanggung jawabnya enggak jelas, buat apa? Lebih baik kita naikkan jadi Rp 1 juta, tapi tanggung jawabnya jelas," pungkas dia.

[dan]

 Baca Juga

Tunjuk langsung ketua RT/RW, Ahok tak takut disomasi

 Bahkan, Ahok menantang pengurus dan Ketua RT/RW yang tidak setuju dengan kebijakannya untuk melaporkannya ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK)

Sudiro, Pencetus Ide Pembangunan Monas

Diana Saraswati - Okezone

Gubernur Sudiro (Foto: Istimewa)

MONUMEN Nasional (Monas) merupakan salah satu proyek mercusuar Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno. Namun, ide besar pembangunan tugu kebesaran Bangsa Indonesia ini muncul dari gubernur DKI Jakarta kelima, Sudiro.

Sudiro menjabat sejak 1953 sampai 1959, meneruskan pendahulunya, Syamsurizal. Sebelum menjabat sebagai gubernur, pria kelahiran Yogyakarta, 24 April 1911 ini berprofesi sebagai seorang pendidik.

Saat diminta Presiden Soekarno untuk memimpin ibu kota, Jakarta masih bernama ‘Kota Praja Djakarta Raya'. Selain Monas, program unggulan Sudiro yang masih bisa dinikmati masyarakat Jakarta ialah pemecahan wilayah terkecil, yakni Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK). Kini lekat di telinga masyarakat sebagai Rukun Warga (RW).

Sudiro juga menetapkan pemecahan wilayah Jakarta menjadi tiga wilayah administratif dengan sebutan Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Patih. Ketiga wilayah tersebut meliputi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Mengenai keinginan membangun Monas, Sudiro berniat melestarikan gedung-gedung bersejarah serta monumen yang ada di Jakarta. Meskipun, proyek ini baru terealisasi pada masa kepemimpinan Gubernur Soemarno Sosroatmodjo dan diresmikan oleh Presiden Soekarno.

Sudiro memutuskan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta pada Desember 1959. Sudiro pun melanjutkan pekerjaannya sebagai pendidik.

Sudiro merasa menjadi pendidik merupakan pilihan hidupnya utuk memperjuangkan bangsa ini dari keterpurukan akan suatu pengetahuan dan informasi. Sudiro tutup usia saat umurnya menginjak 81 tahun, Sudiro meninggal pada tahun 1992.
(ded)

Cari bukti korupsi dana BBM, Sudin Kebersihan Jakbar digeledah

Reporter : Al Amin

Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menggeledah Kantor Suku Dinas Kebersihan, Jakarta Barat di Jl Raya Perdana, nomor 2, Jakarta Barat. Penggeledahan ini kabarnya untuk mencari bukti terkait dugaan kasus korupsi penggunaan dana Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tindakan penyidikan dalam rangka mencari bukti yang kita anggap relevan dengan perkara yang kita sidik. Mudah-mudahan dengan proses pengumpulan barang bukti yang kita dapatkan hari ini mempercepat proses pemeriksaan ini," terang Kasie Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Choirun Parapat, Kamis (28/11).

Choirun belum ingin bicara banyak soal kasus ini. Menurutnya, proyek ini membuat negara merugi miliaran rupiah.

"Kita fokus kepada persoalan anggaran penggunaan dana BBM pada 2012 sekitar RP 18 miliar dan 2013 sekitar Rp 17 miliar. Di mana dalam pemeriksaan awal, kita menemukan dugaan adanya penyimpangan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana BBM. Berapa nilai kerugian, nanti akan kita koordinasikan dengan BPKP," jelasnya.

Dia menambahkan, penggeledahan dilakukan di tiga ruangan. Di masing-masing ruangan, penyidik menginput data penggunaan BBM dari tiap kecamatan.

"Tadi teman-teman fokus pada tiga ruangan. Pertama ruang anggota Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, ruang database," tambahnya.

[lia]

Buang Sampah Sembarangan, 87 KTP Warga Disita

KOJA (Pos Kota) –Sejak diberlakukan sanksi tegas terhadap pembuangan sampah pada Oktober hingga November, 2013, sedikitnya ada 87 Kartu Tanda Penduduk (KTP Kartu) milik warga diamankan petugas.
Ini dilakukan karena mereka tertangkap tangan membuang sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) Jalan Plumpang Semper, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.

Diharapkan dengan cara seperti ini kedepan pembuang sampah  sadar tak mengulangi perbuatannya. “Memang setiap hari di sepanjang jalan itu dijaga petugas dan warga secara bergiliran. Ini kami lakukan dengan tujuan mengawasi siapa yang membuang sampah di lokasi itu. Siapapun yang terbukti membuang sampah  akan kami tindak tegas tanpa pandang bulu,”kata Lurah Rawa Badak Selatan, Sutarjo, Kamis (28/11).
Dikatakan oleh mantan Lurah Papanggo, sebelum diberlakukannya sanksi itu, sepanjang Jalan Plumpang Semper, memang menjadi TPS liar. Akibatya kondisi di jalan tersebut kumuh. Bukan hanya itu saja saluran air juga mampet karena banyaknya sampah sehingga jika terjadi hujan sebentar saja kawanan tersebut selalu menumbulkan genangan.
“Semenjak, berlakukan sanksi diberlakukan, kawasan tersebut bersih. Bahkan saat ini di sepanjang jalan yang digunakan untuk pembuang sampah dipasang puluhan pot bunga. Ini tentu masyarakat yang biasa membuang sampah di lokasi itu merasa takut. Apalagi, saat ini warga terlibat dalam pengawasan, ini tentu akan meringankan petugas,” ujarnya.
di Jelaskan oleh Sutarjo, bagi warga yang tertangkap tangan dan ditahan KTP-nya, dapat memperoleh kembali identitasnya setelah menanda tangani surat kesepakatan. Jika sampai kedapatan dua kali, sebelum kita kembalikan KTP-nya, dia harus membawa surat keterangan dari ketua RTnya bahwa dia warga setempat dan tidak akan mengulangi.
“Namun, jika sampai ketiga kali, dia harus bawa RT-nya untuk datang, Selama ini KTP yang diamankan itu bukan hanya warga sekitar. Tapi masyarakat dari wilayah lain juga banyak yang membuang sampah di sekitaran Jalan Plumpang Semper,”tegas lurah yang didampingi Sekretaris Kelurahan Rawabadak Selatan, Andi Dirham.
Camat Koja, Rahmat Efendi menjelaskan, sanksi penahanan KTP terhadap warga yang membuang sampah sembarangan bukan hanya di lakukan oleh pihak Kelurahan Rawa Badak Selatan saja, tapi seluruh kelurahan yang ada di kecamatan . “Saya yakin, jika seluruh kelurahan memberlakukan sanksi itu warga akan berfikir dua kali jika membuang sampah sembarangan,”katanya.
Sanksi ini diberlakukan tujuannya untuk menciptakan Jakarta Baru yang bersih, indah dan tertata dengan rapih. Saat ini seluruh kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Koja sudah melakukan sosialisasi. Kedepan pihaknya juga akan menggandeng pengurus RT dan RW untuk bersama-sama mengawasinya. (wandi)

Buang sampah sembarangan di Jakarta didenda Rp 50 juta

Reporter : Nurul Julaikah

 

sampah. ©2013 Merdeka.com

MERDEKA.COM Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin akan memberikan sanksi bagi perusahaan dan warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola sampahnya dengan baik senilai hampir Rp 50 juta. Aturan itu tertuang dalam Perda Tentang Pengelolaan Sampah yang baru disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Bila warga dan perusahaan tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi. Dari sanksi administratif hingga sanksi denda minimal Rp 500.000 hingga Rp 50 juta," kata Unu usai Rapat Paripurna DPRD DKI, Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Unu, Pada pasal 126, diatur setiap orang dilarang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar jam 06.00 sampai 21.00. Dilarang membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah, jalan, taman dan tempat umum.

"Dilarang membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin, membakar sampah yang mencemari lingkungan, membuang sampah dari kendaraan, menggunakan badan jalan sebagai TPS, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan," jelasnya.

Bagi yang melanggar hal itu, dalam pasal 127 dinyatakan setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah, maka ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW.

Penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, komersial, industri dan kawasan khusus yang lalai tidak menyediakan fasilitas dan melaksanakan pengelolaan sampah akan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Sedangkan pengelola fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang alpa menyediakan fasilitas pemilihan sampah dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 5 juta.

Lalu setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penangan sampah pada kemasan atau produk yang dihasilkan, dan melakukan pengelolaan kemasan produk yang tidak dapat diurai proses alam maka diberikan sanksi administratif uang paksa mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 50 juta.

Bagi pengelola pusat perbelanjaan yang tidak menggunakan kantong belanja ramah lingkungan juga diberikan sanksi administratif uang paksa minimal Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. "Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada orang yang sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan sebesar Rp 100.000," paparnya.

Setiap orang yang sengaja membuang sampah, menumpuk sampah atau bangkai binatang ke sungai, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman atau tempat umum maka dikenakan uang paksa Rp 500.000.

Begitu juga dengan warga yang sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000. Nilai uang paksa yang sama juga diberikan kepada orang yang sengaja mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah berserakan.

"Uang paksa ini akan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ingin masyarakat menjadi tertib sampah, sehingga dapat mengurangi banjir di Jakarta," katanya.

[has]

KARANG TARUNA UNIT RW 012

3 Pesan Jokowi untuk Walikota Jakarta Barat Baru

Pelantikan dilakukan di rusun Rawa Angke, Tambora.

 

(VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Jumat 17 Mei 2013, melantik Fatahilah sebagai Walikota Jakarta Barat yang baru. Dia menggantikan Burhanuddin yang mundur dalam persiapan pemilihan legislatif.

Pelantikan dilakukan di rumah susun sewa Angke, Tambora, Jakarta Barat. Jokowi mengatakan, ada tiga hal yang wajib dilakukan Fatahilah untuk merubah kawasannya agar menjadi lebih baik.

"Tiga hal ini tidak bisa ditawar lagi dan saya minta ini segera direalisasikan," ujar Jokowi.

Pertama, Walikota baru harus merevitalisasi kota tua. Percepatan revitalisasi ini dinilai sangat penting. Selain mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Juga untuk membentuk Jakarta baru.

Kedua, kata dia, perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. "Terutama akses jalan. Saya lihat kondisi kurang baik. Lakukan percepatan. Ini berdampak banyak hal, bukan hanya keamanan dan kenyamanan masyarakat," kata Jokowi.

Ketiga, pembersihan sungai dan sampah. Jika tidak dilakukan pembenahan dikhawatirkan akan memicu banjir jika curah hujan tinggi. (umi)

© VIVA.co.id
Baca Juga :
 Wali Kota Fatahillah Imbau Jajarannya Kerjasama dengan Masyarakat

Kemensos Ambil Alih Pengelolaan Raskin dari Bulog

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial mengambil alih pengelolaan program subsidi beras untuk masyarakat miskin atau Raskin dari Perum Bulog pada tahun ini. "Tujuannya agar transparan dan tidak terjadi penyelewengan," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di acara Peluncuran Raskin 2013 di kantor Kementerian, Jakarta, Senin, 18 Maret 2013. 

Salim menjelaskan, sebagai kuasa pengguna anggaran, kementeriannya akan fokus mengelola anggaran sementara Badan Urusan Logistik hanya sebagai penyedia dan penyalur Raskin. Menurut dia, pengawasan akan lebih transparan jika kuasa pengguna anggaran berbeda dengan penyedia beras.
Mulai tahun ini Kementerian mengambil alih pengelolaan anggaran program Raskin dari Perum Bulog. Sedangkan Bulog berfungsi sebagai penyedia dan penyalur Raskin. Pemerintah menargetkan program Raskin tahun ini menyentuh 15,5 juta rumah tangga sasaran.
Setiap keluarga mendapat jatah beras 15 kilogram per bulan dengan harga tebus Rp 1.600 dan subsidi pemerintah Rp 6.151 per kg. Total beras yang disalurkan selama setahun sekitar 2,76 kg dengan anggaran subsidi Rp 17,2 triliun. Penyaluran Januari hingga Maret 2013 diperkirakan 690 ribu ton.
Untuk mengantisipasi kecurangan, Kementerian mengizinkan penerima raskin untuk menukarkan berasnya bila tidak seusai dengan spesifikasi. Salim menambahkan, jenis beras yang dibagikan berkualitas medium dengan tingkat keputihan minimal 90 persen dan kadar air tidak lebih dari 14 persen.
Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso bahwa pihaknya menjadi kuasa pengguna anggaran raskin sejak 2009. Awalnya, dia merasa aneh saat menerima tugas ini. Sebab aturannya sebagai pelaksana, Bulog tidak seharusnya memegang kendali anggaran. "Tak masalah yang penting uang untuk beli berasnya lancar," ujar dia.
SUNDARI SUDIJANTO | INDRA WIJAYA

Berita Lainnya

• Anggaran Raskin Capai Rp17,5 Triliun

Kisah dukun S dari Durikepa Kebonjeruk

Reporter : Arbi Sumandoyo, MERDEKA.COM

Sabtu, 16 Maret 2013 16:59:20
Dukun berinisial S atau yang sering disapa Eyang memang beda. Bukan dari kesaktiannya, melainkan dari pilihan pasien-pasiennya.

Dukun yang tinggal di Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, ini dikenal hanya mau menerima tamu yang berkantong tebal termasuk artis. Sebaliknya, dia tak segan menolak mentah-mentah 'warga biasa' yang datang ingin berobat.

Salah seorang warga saat ditemui dekat kediaman Eyang di bilangan, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat menuturkan, lelaki yang memiliki rumah berlorong itu memang dikenal warga sekitar sebagai dukunnya para artis.

"Di sini kenalnya Eyang, itu dia suka didatangi artis, pokoknya begitu artis-artis sering datang ke sini banyak," kata seorang wanita yang tidak mau disebut namanya kepada merdeka.com di dekat kediaman Eyang, Selasa (12/3).

Tidak sulit mencari alamat Eyang. Cukup bertanya di ujung gang, warga dengan gamblang akan memberitahu kediaman Eyang di balik gang sempit di lingkungan kumuh Jakarta Barat. Namun yang pasti, pria itu mengatakan bahwa warga sudah tidak suka dengan gelagat Eyang.

"Kalau Mas mau tahu mending di dalam, itu di rumahnya yang lorong tingkat dua, karena dari kemarin sudah banyak yang nyari," kata pria berambut mohawk sambil menunjuk rumah Eyang.

Saat merdeka.com menyambangi kediaman Eyang, rumah tersebut boleh dibilang jauh dari kesan mewah. Rumah yang memiliki lorong dan tepat di bawahnya jalan umum itu terlihat religius. Terdapat musala dan ditunggu oleh para anak buahnya. Rumah itu terletak di lingkungan kumuh tidak jauh dari komplek mewah Duri Kepa, Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Artis Adi Bing Slamet mengaku telah ditipu oleh Eyang. Peristiwa itu bermula saat Adi diperlihatkan kelihaian sang dukun dalam meramal. Saat ramalan demi ramalan terbukti, barulah artis pemilik nama lengkap Ferdinand Syah Albar memercayai sepenuhnya ramalan Eyang.
"Saya dengar dan buktikan memang dia pandai meramal. Seperti tragedi tsunami dan gedung WTC. Makanya saya percaya," ujar Adi saat dihubungi wartawan, Selasa (12/3).

Setelah masuk dalam ajaran yang dianut sang dukun, barulah Adi merasakan adanya keganjilan. Adi diminta oleh Eyang untuk menyariatkan cuci muka dengan air garam dan meminumnya. Selain itu, Adi disuruh minum kopi pahit dan manis setiap hari Rabu.

Paling parah adalah manakala Adi yang meninggalkan ajaran sang dukun pada 2010 diguna-guna. Menurutnya, dukun yang tinggal di Durikepa itu menginginkan menikahi istrinya.

"Yang intinya dia ingin saya meninggal dan mengambil istri saya, ini sama kasusnya seperti yang dialami oleh salah satu artis pantomin teman saya yang cerai dan istrinya dinikahi oleh si dukun. Padahal sekarang istri dia sudah sembilan," katanya.

[ren]

DPRD Keluhkan Aset Pemprov yang Hilang, Ahok: Bukan Kami yang Hilangin

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merespon keluhan DPRD DKI terkait hilangnya sejumlah aset pemprov. Ahok mengatakan hilangnya aset bukanlah di masa kepemimpinan Jokowi-Ahok.

"Yang pasti kan, kalau betul hilang kan bukan kami yang hilangin. Emang tiga bulan (menjabat) kami yang hilangin," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/02/2013).

Menurutnya, saat ini Pemprov DKI terus berusaha untuk mengumpulkan kembali aset-aset yang hilang. Pemprov bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari aset tersebut.

"Kita sudah perintahkan fasus-fasus. Sudah kita perintahkan untuk dilacak,' ujar Ahok.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengeluhkan sejumlah aset Pemprov yang hilang karena kalah di pengadilan akibat lemahnya biro hukum. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah berharap Pemprov bisa menambah SDM untuk biro hukum agar tidak kalah lagi jika berhadapan dengan pihak lawan di pengadilan.


(slm/mpr)

Hari ke-82 : Jokowi Jokowi Kebut Bangun Tanggul di Kali Sekretaris

Ahmad Juwari - detikNews

 Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kerja keras mencari solusi mengatasi bencana banjir yang dihadapi warga di bantaran kali Jakarta. Jokowi segera membangun tanggul dan melakukan normalisasi sungai.

Pembangunan tanggul dan normalisasi kali salah satunya dilaksanakan di Kali Sekretaris, Jakarta Barat.

"Ini Kali Sekretaris yang menyebabkan sering kampung ini banjir memang dikerjakan dengan anggaran tahun 2012 karena Desember stop, dihentikan," kata Jokowi saat ditanya alasan proyek pembuatan tanggul Kali Sekretaris yang dihentikan tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi di sela-sela kunjungannya di Kali Sekretaris, Jalan Guci Baru, Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (5/1/2013).

Menurut dia, pembuatan tanggul akan dilanjutkan pada tahun 2013. "
Ya terus sampai rampung selesai, sehingga namanya lempengen tanggul terus sehingga dapat mengatasi banjir," ujar dia.

Jokowi mengatakan bajir yang melanda kawasan padat penduduk ini tingginya hingga mencapai pinggang orang dewasa. Banyak tanggul-tanggul yang dibangun di Kali Sekretaris tersebut.

"Tidak hanya satu, dua, tiga, mau saya lihat sejauhmana. Tanggulnya 1 meter lebih dari permukaan," kata Sarjana Kehutaan UGM ini.

Ia menambahkan penataan kampung juga akan dilakukan tahun ini.



(aan/ndr)
 

Baca Juga

• Hari ke-82 Jokowi
  Hore! Jokowi Bagi-bagi Beras, Warga Bantaran Kali Sekretaris Gembira
• Hari ke-82 Jokowi
  Bawa Beras, Jokowi Tinjau Kali Sekretaris di Kebon Jeruk
•  Jokowi Juga Kunjungi Warga Korban Banjir di Kedoya

Gubernur Jokowi Sengaja Lantik Walikota Dan Wakil Walikota Jaktim Di Tengah Perkampungan Warga

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, dirinya sengaja melantik Walikota Jakarta Timur Krisdianto dan Wakil Walikota Jakarta Timur Husein Murad, berbeda dengan pelantikan biasanya. Dirinya sendiri yang memutuskan pelantikan berada di tengah-tengah perkampungan warga, agar pejabat yang dilantik mengetahui persis masalah yang ada di masyarakat.

"Kenạpa pelantikan di sini, karena memang orientasi kita bukan seremonial tapi fungsional. Jabatan bukan sebuah kekuasaan akan tetapi untuk melayani, bekerja pada masyarakat. Ini peringatan buat walikota dan wakilnya yang baru dilantik," ujar Jokowi, usai melantik Walikota Jakarta Timur dan Wakil Walikota Jakarta Timur, di sebuah tanah lapang di RT 007/05 Pulojahe, kelurahan Jatinegara, Cakung, Kamis (20/12).

Jokowi menyebutkan, di Pulojahe ini sedikitnya ada empat masalah yang harus dibenahi. Masing-masing adalah, masalah MCK (mandi, cuci, kakus), tempat pembuangan sampah, saluran air dan hydrant. Permasalahan seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Pulojahe, akan tetapi juga di wilayah lainnya di ibukota.

Gubernur mengatakan, warga Pulojahe tentunya tidak menginginkan adanya kebakaran. Namun dengan penyediaan hydrant ini, tentunya membuat masyaarakat bertambah aman dan nyaman. Hydrant ini dapat digunakan untuk mengatasi kebakaran, jika sewaktu-waktu terjadi. Karenanya ia berjanji akan memasang hydrant di lingkungan RW 05 Pulojahe ini.

Masalah penghijauan juga sangat diperhatikan Jokowi. Ia meminta agar aparat terkait meningkatkan program penghijauan di kampung-kampung sehingga semua lingkungan tidak gersang dan tetap asri.

"Problem bukan di kantor, akan tetapi di lapangan sehingga pelantikan perlu dilakukan di kampung," imbuh Jokowi.

Ia juga meminta agar pejabat yang dilantik langsung melakukan action. Menata empat masalah utama yang terjadi di Pulojahe itu. Sebab sejatinya yang ditunggu masyarakat saat ini adalah kerja ril atau nyata. Namun jika pelantikan di gedung maka masalah yang ada di lapangan tidak kelihatan. Sebab yang terlihat yang bagus-bagus saja.

Selanjutnya Jokowi menandaskan, perubahan pola pelantikan ini akan dilakukan seterusnya, selama ia menjabat Gubernur DKI. Tidak menutup kemungkinan, pelantikan Kepala Dinas PU juga akan dilakukan di pinggir Kali Ciliwung. Maksudnya agar pejabat yang dilantik juga mengetahui masalah yang terjadi sebenarnya di masyarakat.

Bagi Jokowi, penataan kampung di Jakarta Timur masih jauh dari harapan. Penatan tata ruang perlu ditingkatkan, termasuk program pengentasan kemiskinan. Saat ini masalah kemiskinan itu masih banyak ditemukan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Karenanya Pemprov DKI akan berupaya menekan angka kemiskinan itu.

Kemudian dengan adanya program Kartu Jakarta Sehat, diharapkan dapat membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi pelayanan kesehatan. Pembagian kartu ini juga harus dilakukan secara maksimal, terutama di kampung padat penduduk.

sumber :(Rodin Daulat/Kominfomas JT)

Ratusan Yayasan di DKI Dapat Hibah Rp 2,2 T, Ahok: Sakit Kepalaku!

Hari ke-64 Jokowi 

 Sukma Indah Permana - detikNews

 Jakarta 18 Desember 2012 - Pemprov DKI Jakarta mengucurkan dana Rp 5,2 miliar kepada Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dari permintaan awal sebesar Rp 6,9 miliar. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pun berencana memanggil pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

"Ini kan lucu, IKJ dipotong, tapi DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) dinaikkan. Ini gimana, mesti dipanggil ini orang-orang Dinas Pariwisata. Kita tunjukin, kita sepakat mengembangkan seni budaya, tapi bukan seni budaya merampok," kata Ahok.

Hal ini disampaikan Ahok dalam pertemuan bersama pengurus dan pengelola IKJ di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (17/12/2012). Video pertemuan ini diupload di YouTube oleh Pemprov DKI dengan judul "17 Des 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Pengurus atau Pengelola IKJ".

Sebelumnya, Ahok mempertanyakan kucuran dana yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada beberapa lembaga kesenian di Jakarta. Salah satunya adalah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang tahun lalu memperoleh Rp 2,5 miliar, lalu tahun ini mengajukan Rp 12,8 miliar dan akhirnya diputuskan memperoleh Rp 9,6 miliar. Menurutnya, kenaikan dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 9,6 miliar ini terlalu besar.

"Gedung Kesenian Wayang Barata, Rp 200 juta. Dia minta 1,4 miliar, dikasih Rp 750 juta. Cuma, kalau Gedung Barata itu penting, kenapa nggak mau kasih? Mungkin memang karena sepi. Ya kita harus bantu karena kita harus pertahankan," kata Ahok.

Tak hanya itu, Ahok juga mempertanyakan Yayasan Benyamin Suaeb yang tahun lalu menerima dana hibah dari Pemprov DKI hingga Rp 1 miliar. Sementara tahun ini, Yayasan Benyamin Suaeb mengajukan dana hingga Rp 4,5 miliar.
"Ya memang kita harus menghargai tokoh-tokoh Betawi, tapi keluarganya bukan miskin juga kan," kata Ahok.

"Untuk model-model begini, Pak, DKI menghabiskan Rp 2,2 triliun. Sementara kita juga butuh rumah sakit yang Rp 250 miliar yang harus kita bangun, karena sudah ditunda terus," lanjutnya.

Menurutnya, Jakarta masih membutuhkan banyak dana untuk hal-hal yang lebih penting lainnya seperti pembangunan rumah sakit, underpass, dan penahan banjir.

"Mau drop tahan banjir juga nggak punya uang. Tapi hibah bisa Rp 2,2 triliun. Ini nggak sesuai, ini Bapak-bapak kalau mau baca, ini sakit kepalaku. Yang namanya yayasan-yayasan segala macem. Itu ratusan (yayasan) dapat uang semua. Itu nggak bisa. Ini uang rakyat," kata Ahok.

(sip/nrl)

HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Kebonjeruk 17 Desember 2012 : Hari Minggu 16 Desember 2012 Telah dicanangkan HBKB ( Hari Bebas Kendaraan Bermotor ) wilayah Kecamatan Kebonjeruk dan Kecamatan Palmerah dibuka oleh Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Barat mewakili Walikota Jakarta Barat yang tidak dapat hadir, Lokasi acara HBKB di Jalan Sakti Raya depan Pusdiklat Perpajakan Kelurahan Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat.
Hadir dan mengisi acara Camat Kebonjeruk dan Camat Palmerah serta para Lurah / staf / pengurus RT RW Polsek, Koramil Sekecamatan Kebonjeruk dan Palmerah.

Asisten Pemerintahan Walikota Jakbar

Acara diisi dengan kegiatan speda santai, atraksi sepeda, senam jasmani dan masing masing kegiatan disediakan doorprize
Peserta Senam diikuti dari warga dua kecamatan nampak serius mengikuti gerakan senam instrukturnya diiringi musik. Salah satu misi HBKB yang dicanangkan Pemerintah Daerah adalah merubah gaya hidup sehat mengurangi polusi udara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ( Mekobas Rt 004 )

Spanduk HBKB Kecamatan Kebonjeruk dan Palmerah

 

 

 

Suasana Senam dipimpin instruktur senam

Antusias warga mengikuti senam

Atraksi Sepeda dari warga Kemanggisan

Star Sepeda Santai dikawal Kepolisian

Pembagian doorprize setelah senam

Inilah Hasil Rapat Ahok dengan Dinas Kesehatan, RSCM, FKUI, dan Askes

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Hari Minggu ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak libur, Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memilih untuk melakukan rapat koordinasi terkait jaminan kesehatan masyarakat dengan Dinas Kesehatan, RSCM, FKUI, dan PT Askes. Seperti apa hasilnya?

Ahok mendorong agar anak-anak mulai dari dalam kandungan hingga usia 7 tahun harus terus di cek kesehatannya dan diberi nutrisi yang baik secara cuma-cuma. Hal ini agar anak tersebut kemudian dapat tumbuh generasi yang sehat.

"Kita mau bikin sesuatu secara menyeluruh. Dihitung dari bayi sampai umur tujuh tahun. Dari orang hamil juga mesti kita awasi, minimal 6 kali cek sampai dia lahir. Kemudian anak itu dipelihara dan dikasih gizi sampai tujuh tahun lamanya. Baru kita bisa melahirkan generasi yang sehat nantinya," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (16/12/2012).

Ahok menjelaskan pemerintah provinsi DKI Jakarta, telah mengajukan anggaran sebanyak Rp 3 triliun untuk mensukseskan program ini. Menurut Ahok, anggaran sebesar itu untuk menggaji dokter di Puskesmas, merujuk pasien ke Rumah Sakit, dan keperluan obat-obatan. Ahok ingin tak ada satupun kampung di Jakarta yang tidak mendapat pembinaan ini.

"Sistem harus kita bangun. Jadi jangan mahal di kesehatan, kalau dibilang habis Rp 3 triliun itu murah di DKI, jadi kita akan mengajukan Rp 3 triliun untuk program menyeluruh seperti ini," jelasnya.

Anggaran kesehatan di DKI saat ini, menurut Ahok, sekitar Rp 4 triliun. Oleh karena itu dibawah pemerintahannya bersama Jokowi, dia akan mempertanyakan kembali ada dimana dana untuk Puskesmas dan Rumah Sakit selama ini.

"Semua kita cari, anggaran-anggaran itu. Kita mau pakai sistem dari FKUI dan RSCM jadi jelas gitu lho. Secara holistik, menyeluruh dari lahir sampai pengurusan kematian, kebersihan, semuanya," lanjut Ahok.

Ahok juga berencana membentuk tim audit rujukan, untuk mengetahui oknum nakal yang mengejar keuntungan pribadi ditengah program kesehatan ini. "Kita akan membentuk audit rujukan. Nanti ketahuan Rumah Sakit, Puskesmas mana yang ada oknum nakal. Misalnya, kita bisa ketahui dokter nakal, misalnya dia bius lokal, nanti bius seluruh tubuh, kan bayarnya lebih mahal. Nah nanti ini akan kita audit dibantu oleh FKUI dibantu oleh RSCM," ungkapnya.

Menurut Ahok, sistem pelayanan kesehatan di Jakarta saat ini belum maksimal, banyak dokter yang kompetensinya rendah. "Kan sekarang sistem pelayanan kesehatan tidak beres, dokter kompetensinya rendah. Kita harus berani bayar orang mahal, walau bayar mahal, tapi produktivitasnya kan tinggi. Kalau orang Jakarta kaya, APBD kan bisa Rp 100 triliun. Nah itu yang pengen kita lakukan," pungkasnya.


(van/van)

Ahok: Pengurus RT dan RW juga harus tahu APBD

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok mengatakan akan mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 hingga ke tingkat Rukun Warga (RW).

"Nanti anggaran benar-benar disusun, RT sama RW harus mengerti," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Penyusunan anggaran akan dilakukan dalam satu sistem yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, dan sistem ini nantinya akan menyelaraskan seluruh perencanaan anggaran dari berbagai pihak, mulai tingkat paling bawah hingga paling atas.

"Sekarang kalau kita survei RT/RW-nya banyak yang tidak tahu APBD DKI ada berapa," katanya.

Dan itu membuat program setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa sejalan.

"Sekarang kan, warga minta betulin jalan, yang datang meja pingpong. Jangan seperti itu lagi," katanya.
Pengenalan anggaran sampai birokrasi paling bawah ini disebut Ahok sebagai bentuk antisipasi perilalu nakal oknum yang ingin memainkan anggaran.

Ahok menambahkan, sistem ini akan membuat pihak yang memasukkan anggaran tidak sesuai kepatutan menjadi kelihatan oleh publik.
Ahok tidak merinci sistem yang akan digunakan. Yang jelas dia memastikan sistem ini akan mudah diakses, bahkan oleh masyarakat.

"Nanti masyarakat juga bisa memberikan usulan," demikian Ahok.

(dny)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2012

SI PITUNG DARI MARUNDA ASLI RAWABELONG KEBONJERUK

Amelia Fitriani - Okezone

Kisah Si Pitung menggambarkan sosok pendekar tempo doeloe. Ia adalah seorang pembela kebenaran ketika menghadapi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh penguasa pada zamannya. Kisahnya diyakini nyata keberadaannya oleh para tokoh masyarakat, terutama di daerah tempat asalnya. Disana masih terdapat rumah dan masjid lama miliknya.

Pitung adalah salah satu pendekar asli Indonesia yang berasal dari daerah Betawi, yaitu dari kampong Rawa Belong, Jakarta Barat. Pitung dididik oleh kedua orang tuanya dan diharapkan menjadi orang yang saleh dan taat beragama. Ayahnya, Bang Piun dan ibunya mpok Pinah menitipkan si Pitung kecil untuk belajar mengaji dan mempelajari bahasa Arab kepada Haji Naipin. Setelah dewasa si Pitung melakukan gerakan memberontak bersama teman-temannya karena tidak tega melihat rakyat miskin yang tertindas. Untuk itu ia bergeriliya, merampas dan merampok harta-benda orang-orang kaya, dan membagikan hasil rampasannya itu kepada rakyat miskin yang memerlukannya.

Hampir dalam setiap perkelahian membela kebenaran, si Pitung dikabarkan selalu muncul sebagai pemenangnya. Semua lawan dilibasnya terutama mereka yang mau unjuk gigi memeras dan menzalimi kaum miskin Betawi. Ulah dan keberanian Pitung itu tak pelak menimbulkan perasaan was-was di kalangan para pemuka Belanda dan para dedengkot (penguasa dan pengusaha) yang hidupnya sudah terlanjur enak. Jagoan  kelahiran Rawa Belong inipun akhirnya dicap sebagai gembong pembawa kerepotan dan keonaran oleh pemerintah colonial Belanda di Batavia, termasuk gubernur jendralnya. Si pitung dianggap memiliki potensi menghasilkan kerawanan karena mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.

Maka berbagai macam cara dan strategi dilakukan pemerintah Hindia-Belanda untuk menangkapnya: hidup atau mati. Pitung ditetapkan sebagai orang yang kudhu dicari dengan status penjahat kelas wahid di Betawi. Dalam suatu gelar perkara yang dinamakan ‘turun tikus’, si pitung menjadi sasaran utuma bidikan belanda ketika membela rakyat jelata dengan berdiri di baris depan gerakan petani.

Dalam kejadian ini rakyat dikerahkan untuk membasmi tikus di sawah-sawah di samping harus melakukan belasan kerja rodi (paksa). Ditambah dengan kewajiban blasting (pajak) yang dibenarkan oleh para tuan tanah, para petani Betawi tak sanggup menahan azab. Akhirnya, si Pitung turun tangan untuk membela gerakan petani. Si Pitung, yang sudah bertahun-tahun menjadi incaran Belanda, berdasarkan cerita Rakyat, mati setelah ditembak dengan peluru emas oleh schout van Hinne dalam suatu penggerebekan karena dikhianati. Seorang mata-mata telah memberi tahu tempat persembunyiannya.

Ia ditembak dengan peluru emas oleh schout (setara kapolres) karena dikabarkan kebal terhadap peluru biasa. Begitu akutnya Belanda kepada si Pitung, sampai-sampai tempat pemakamannya pun dirahasiakan. Kematian sang jago silat yang menjadi idolea masyarakat ini memang dapat menimbulkan pengaruh luas.

Si Pitung sejak kecil belajar mengaji di langgar (musala) di kampong Rawa Belong. Dia, menurut istilah Betawi, ‘orang yang denger kate’. Dia juga ‘terang hati’, cakep menangkap pelajaran agama yang diberikan ustadz-nya, sampai mampu membaca (tilawah) Alquran. Selain belajar agama dengan H. Naipin, Pitung –seperti warga Betawi lainnya-juga belajar ilmu silat. H Naipin, selain guru tarekat juga guru maen pukulan.

Suatu ketika diusia remaja-sekitar usia 16-17 tahun- oleh ayahnya, Pitung disuruh menjual kambing ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari kediamannya di Rawa Belong ia membawa lima ekor kambing naik gerobak. Ketika dagangannya habis dan hendak pulang, Pitung dibegal oleh beberapa penjahat pasar. Karena takut, ia tidak berani pulang ke rumah. Ia tidur di langgar dan kadang-kadang di kediaman gurunya H Naipin. Ini sudah menjadi tekadnya, tidak akan pulang ke rumah sebelum berhasil menemukan hasil jualan kambingnya. Dengan tekadnya itu, ia makin tekun mendalami ilmu maen pukulan dan ilmu tarekat-nya. Ilmu pukulannya yang bernama aliran syahbandar menjadi andalannya. Kemudian Pitung melakukan meditasi alias bertapa dengan tahapn berpuasa 40 hari lamanya. Kemudian ia melakukan ngumbara atau perjalanan guna menguji ilmu dan kedigjayaan. Ngumbara dilakukan ke tempat-tempat yang ‘menyeramkan’, yaitu ke tempat-tempat persembunyian kawanan ‘begal’-perampok, pencuri, pencoleng, dan sebangsanya.

Salah satu ilmu kesaktian yang dipelajarinya disebut Rawa Rontek. Ilmu ini adalah gabungan antara tarekat Islam dan jampe-jampe Betawi. Dengan menguasai ilmu ini Pitung dapat menyerap energi lawan untuk melumpuhkannya. Lawan-lawannya akan dibuat seolah-olah tidak melihat keberadaannya. Karena itu ia digambarkan seolah-olah dapat menghilang. Namun, menurut cerita rakyat, dengan ilmu kesaktian Rawa Rontek itu, Pitung sebagai jagoan tidak boleh menikah. Maka, sampai akhir hayatnya ketika tewas tertembus mimis (peluru) Belanda, ketika usianya menjelang 40 tahun, Pitung masih tetap mem-bujang. Bujang lapuk istilah populernya.

Si Pitung mendapat sebutan ‘Robinhood’ asal Betawi, karena memiliki sifat sama dengan si jago panah dari hutan Sherwood, Inggris, itu. Selama kariernya di dunia ‘jagoan’ ia juga dikenal sebagai perampok dan ‘begal’ kelas kakap oleh para musuhnya. Namun, seperti halnya Robinhood, ia tidak pernah memakan sendiri hasil jerih payahnya. Sebagian dari hasil rampokannya di rumah-rumah Kompeni dan para tuan tanah, diberikannya pada rakyat kecil yang tertindas. Pitung pernah digrebek oleh scout van Hinne dan pasukannya. Setelah seluruh isi rumah diperiksa, ternnyata petinggi polisi itu tidak menemukannya. Si Pitung menhilang seperti ditelan bumi. Setelah van Hinne pergi, barulah si Pitung tiba-tiba nongol di dapur. Kejadian seperti itu sudah sering dialami Belanda ketika hendak menangkapnnya. Maka, muncullah cerita si Pitung memiliki ajian dapat ‘menghilang’ secara sempurna.

Dengan tubuhnya yang kecil, Pitung juga dikenal pandai menyembunyikan diri. Ia bias menyelinap di sudut-sudut yang terlalu sempit bagi orang lain sebayanya. Dalam gerakan penangkapan yang telah diatursedemikian rupa oleh Belanda, Pitung selalu meloloskan diri dengan cara yang menakjubkan. Selain itu, Pitung juga dikenal memiliki ilmu kebal tubuh. Ia kebal terhadap segala macam senjata tanjam maupun senjata api.

Kendati demikian, kompeni Belanda tidak kehilangan akal. Pemimpin pasukan Belanda van Himme segera mencari guru spiritualnya, Haji Naipin. Dipaksa mengaku setelah disandera dan ditodong senjata laras panjang, guru mengaji dan ilmu bela diri itu akhirnya menyerah dan memberitahu  titik lemah kesaktian anak didiknya. Setelah mengetahui tempat tinggal si Pitung berkat kerjasama dengan mata-mata, Belanda akhirnya menyergap si Pitung dengan tiba-tiba. Pitung yang tidak sempat melakuakn perlawanan, tewas diterjang peluru Belanda karena titik lemahnya telah dibocorkan oleh guru mengajinya.

Pada Oktober 1893, rakyat Betawi di kampung-kampung berkabung setelah mendengar dari mulut ke mulut tentang kematian pahlawannya itu. Mereka mendengar si Pitung atau Bang Pitung telah meniggal dunia, karena ditembak Belanda dalam suatu pertarungan yang tidak berimbang. Bagi warga Betawi, kematian si Pitung telah menggoreskan luka yang dalam. Bagi mereka, Pitung adalah pahlawan sejati, pembela kaumnya yang tertindas. Sebaliknya, bagi Belanda, Pitung adalah sosok kriminal yang ditakuti. Karenanya ia harus mati, sebagai penjahat, pengacau, perampok, dan entah apa lagi.

Dikejar Kompeni Belanda, Si Pitung Ngumpet di Rumah Ini

 

Oleh: Desi Puspasari - detikTravel

Jakarta - Siapa tak kenal si Pitung, jawara Betawi dari Rawa Belong? Dirinya sudah terkenal di seantero Jakarta sebagai Robin Hood Betawi. Rumah si Pitung di Jakarta Utara jadi tempat persembunyiannya yang masih ada sampai saat ini.

Menuju Kampung Marunda atau Kampung si Pitung, lebih baik wisatawan menaiki kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan, bukannya tidak ada angkutan umum tapi sulit. Wisatawan yang menggunakan kendaraan umum naik ke arah Cilincing. Sampai di Jl Cilincing Landak Anda bisa naik angkutan umum sampai ke Sekolah Tinggi Ilmu pelayaran (STIP).
Nah, dari perempatan STIP dan Rumah Susun Marunda Anda harus berjalan kaki. Jalan menuju rumah si Pitung pun cukup terpencil. Kendaraan roda empat tidak bisa masuk ke dalam, hanya kendaraan roda dua yang bisa ke sana. Di kiri dan kanan jalannya ada tambak-tambak ikan. Jadi, kalau tidak mau sulit lebih baik Anda menggunakan kendaraan pribadi.

Kampung yang berada di Jl Kampung Marunda Pulo, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini, lebih dikenal dengan Kampung si Pitung. Padahal kenyataannya Pitung sendiri bukan berasal, lahir, atau tinggal di Marunda, meski di kampung ini terkenal dengan rumah si Pitung.

"Ibarat kata mah ini tempat ngumpetnya kalau di kejar kompeni Belanda. Ini juga sebenarnya rumah orang asing, bisa dibilang tidak ada ikatan keluarga ama Pitung," kata penjaga Rumah si Pitung, Farhan saat ditemui detikTravel di Rumah si Pitung.

Rumah panggung warna coklat itu hingga kini masih kokoh berdiri. Sejak tahun 1972, Museum Nasional memberi nama bangunan tersebut sebagai rumah si Pitung. Namun, menurut warga sekitar ini merupakan rumah Haji Saipuddin yang juga menjadi korban perampokan Pitung.
Ketika detikTravel datang ke Rumah si Pitung, Jumat (23/11/2012) kemarin terlihat sedang ada renovasi. Mulai dari bangunan, sarana dan prasana, sampai seluruh area seluas 2.000 m2 ini.

Dikatakan Farhan, ini sudah masuk tahap penyempurnaan. Diharapkan awal tahun 2013 sudah rapih dan kembali bisa dikunjungi. Ya, selama renovasi penyempurnaan berlangsung, pengunjung tidak bisa masuk ke area rumah si Pitung. Setelah renovasi selesai, di sini juga akan diadakan pertunjukkan pertunjukkan Betawi, seperti lenong, tarian-tarian, dan lain-lain. Wah, pasti semakin ramai!

"Mudah-mudahan tidak lama lagi, kalau tidak ada halangan 3-4 bulan selesai, cuma kita tidak bisa mastiin juga. Nanti ini ada ruang baca apa perpustakaan, tempat jajanan, ruang serbaguna, aula, panggung, dan tribun kecil," kata pria yang juga asli warga Marunda itu.

Saat memasuki ruang depan rumah si Pitung, ada sebuah replika orang Betawi lengkap dengan pakaian hitam-hitam, mengenakan peci, kain sarung dan ikat pinggang hijau khas Betawi berdiri di sudut ruangan. Selain itu, ada empat buah dan satu meja lengkap dengan toples kue Betawi.

Di dalam rumah si Pitung, terdapat 5 ruangan dan satu kamar tidur, yakni ruang tamu, ruang tengah, ruang makan, dapur, dan ruang belakang. Selain itu di dinding juga terdapat kertas-kertas yang bertuliskan tentang sejarah si Pitung semasa hidup sampai wafat.

Semua barang-barang yang ada di dalam rumah si Pitung sudah tidak asli lagi. Hanya rumah yang masih asli. Semua perbaikan isi rumah sudah dilakukan sejak tahun 2009.

Meski saat ini hanya bisa melihat rumah dari luar, tidak perlu kecewa wisatawan bisa siggah ke Masjid Al Alam Marunda yang tidak jauh dari rumah si Pitung. Masjid ini juga jadi incaran, selain karena si Pitung juga karena wisatawan penasaran dengan legenda sumur tiga rasanya.

"Dulu ini tempat Pitung menenangkan diri. Ya, Allhamdulillah setiap yang mencoba air di sumur ini memang tidak pernah merasakan hal yang sama. Ada yang bilang pahit, manis, adem, ya macem-macem. Makannya sumur ini disebut sumur tiga rasa," ucap penjaga masjid, Kusnadi.

Banyak juga yang datang karena penasaran dengan sumur tiga rasa kepunyaan masjid yang menjadi salah satu cagar budaya ini. Konon, air ini juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Perlu Anda tahu, terkadang saat air laut pasang jalan menuju destinasi ini akan tergenang air. Tak usah takut, ketinggian air hanya mencapai semata kaki. Ketinggian maksimal hanya sebetis itu pun hanya setahun sekali.

Nah, mau tahu aslinya Jakarta dan sejarah jagoan Betawi Pitung? Tak ada salahnya Anda berkunjung ke kampung ini saat liburan. Ayo Enjoy Jakarta dengan berkunjung ke Kampung Marunda dan rasakan atmosfer kehidupan Betawi di sini!

(ahm)

BETAWI PUNYA GAYE

RUMAH SI PITUNG

RUMAH ADAT BETAWI

KJP buat Beli Sepatu, Buku, dan Naik Angkot

Siswa SMA Yappenda Tanjung Priok Jakarta Utara menunjukkan kartu Jakarta Pintar, usai diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Sabtu (1/12/2012). Tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta membagikan kartu Jakarta Pintar kepada 3.046 Siswa SMA dan SMK, yang bisa langsung dipergunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

  Penulis : Abdi Nurdiansyah | Sabtu, 1 Desember 2012 | 18:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah sukses dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang disambut baik warga DKI, Sabtu (1/12/2012), Kartu Jakarta Pintar hadir di tengah-tengah siswa dan siswi di DKI Jakarta.
SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Utara, menjadi salah satu yang menerimanya. Sebanyak 3.046 siswa menerima KJP sebagai bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk biaya operasional sekolah.
Hal ini disambut gembira para siswa dan siswi, khususnya SMA Paskalis yang didaulat untuk acara simbolisasi penyerahan KJP yang diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
Vanessa, salah satu siswi SMA Paskalis, mengaku merasa senang dan tidak menyangka menerima KJP dari Jokowi langsung.
"Aku senang bisa terima Kartu Jakarta Pintar, enggak nyangka juga bisa terima langsung dari Pak Jokowi," katanya.
Seperti yang sudah dikatakan oleh Jokowi, program dari KJP bukan untuk biaya SPP melainkan bantuan operasional siswa. Hal ini juga telah dipahami Vanessa.
"KJP kan bukan untuk bayar SPP. Aku mau pake KJP buat beli buku, beli kaus kaki, beli sepatu, ongkos naik angkot, pokoknya untuk operasional aku sekolah," katanya.
Untuk penggunaan kartu yang berupa ATM Bank DKI, Vanessa mengaku sudah paham.
"Aku sih tadi udah diajarin penggunaannya. Nanti kalau lupa, kata bapak dari banknya, bisa tanya lagi," pungkasnya.

Editor :

Tri Wahono