Kasus Tata Deudeuh, Ahok Tegur Ketua RT/RW

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (ILUSTRASI: TEMPO/ INDRA FAUZI)

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ketua RT/RW berperan penting mencegah timbulnya aktivitas pekerja seks komersial di lingkungan rumah kost. Ia berujar ketua RT/RW yang terbukti sengaja membiarkan tumbuhnya aktivitas itu di lingkungannya harus dicopot.

"Sesuai peraturan gubernur, kami akan copot mereka," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Rabu, 15 April 2015.

Ahok mengatakan ketua RT/RW memiliki fungsi kontrol menjadikan lingkungannya aman. Fungsi ini sesuai dengan pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Selain itu, ia berujar warga juga seharusnya melaporkan kejadian yang mereka anggap aneh ke ketua RT/RW.

Pernyataan Ahok berkaitan dengan tewasnya Deudeuh Alfisahrin, 30 tahun, di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Deudeuh tewas dibunuh oleh Muhammad Prio Santoso, 24 tahun. Kondisinya mengenaskan dengan leher terjerat kabel dan mulut tersumpal kaus kaki. Tubuhnya tak memakai busana dan hanya ditutupi selimut.

Ahok berujar, kasus asusila merupakan salah satu masalah perkotaan yang sulit ditangani. Penanganan kasus tersebut tak bisa hnya didasari pada dugaan. Selain itu, penertiban berupa razia yang tak terbukti juga menimbulkan citra buruk bagi warga yang dituduh. "Masalah asusila itu sulit, harus tertangkap tangan," kata Ahok.

LINDA HAIRANI

"Blusukan" ke Kali Sekretaris, Ahok Kaget Diberi Warga Uang Rp 10 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang warga memberi uang sebanyak Rp 10 juta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat blusukan meninjau pembangunan jalan inspeksi di Kali Sekretaris, Jakarta Barat, Kamis (9/4/2015). Basuki merasa kaget dan menanyakan apa maksud pemberian uang tersebut.

KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza

Ternyata warga itu menerima uang Rp 10 juta dari lurah setempat untuk penunjang normalisasi sungai. Basuki pun menolak menerima uang tersebut dan meminta warga untuk mengembalikannya kepada lurah itu. 

"Jangan dikasih ke saya lagi, kembalikan sama yang memberi uangnya. Nanti kalau saya terima (uang) dianggap gratifikasi lagi," kata Basuki kepada warga. 

Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan, uang itu bukanlah uang sogokan kepada warga, melainkan dana swakelola untuk membongkar bangunan.

Dia mengatakan, dalam membangun jalan inspeksi di Kali Sekretaris, ada sebuah masjid yang harus dibongkar. Namun agar tidak menimbulkan polemik, pembongkaran diserahkan ke warga dengan pemberian dana swakelola tersebut.

Sementara itu, di sisi lain, oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) menghasut warga bahwa uang itu merupakan sogokan dari Pemprov DKI agar warga mau direlokasi.

"Buat aktivis kan disalahpahamin nih, duit apa nih, buat bongkar masjid lagi. Waduh, saya mikirnya ini isu sensitif nih. Ya mau masjid, kelenteng, gereja kalau berdiri di atas (saluran) air, ya harus dibongkar," kata Basuki. 

Dia berjanji akan membangun masjid di lokasi lainnya sebagai pengganti bangunan yang dibongkar.

Ia juga meminta warga Cengkareng dan sekitarnya untuk tidak khawatir atas keberadaan masjid di kawasan tersebut. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta akan membangun mesjid raya dan megah di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

"Kami bangun lagi masjid. Namun, bagi masjid yang melanggar, ya harus dibongkar. Bukan berarti kami anti-masjid," kata Basuki.