Puluhan Bangunan Liar di Bantaran Kali Sekretaris Ditertibkan

 Written by Ajie Humas JB 
Pemkot Jakarta Barat menertibkan bangunan liar di bantaran Kali Sekretaris, RW 01 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Selasa (15/5). Bangunan liar berupa lapak dan tempat usaha yang ditertibkan mencapai sekitar 60 unit terdiri atas kios rokok, warung makanan, tempat pencucian motor, penyimpanan kayu dan besi bekas. 

Penertiban melibatkan sekitar 40 personel gabungan. Wali Kota Jakarta Barat H Burhanuddin yang meninjau langsung penertiban juga turut membantu petugas mendorong satu kios di bantaran kali yang ditertibkan.
   
Kali Sekretaris di wilayah RW 01 Kedoya Selatan itu tidak berfungsi normal karena terjadi pendangkalan lumpur. Bangunan liar di atas bantaran kali menyebabkan tidak berfungsinya aliran air. Selain membongkar bangunan liar, petugas juga mengeruk lumpur kali dengan alat berat.

Menurut warga sekitar, lumpur kali di lokasi tersebut sudah sekitar lima tahun tak pernah dikeruk. Akibatnya jika hujan deras air meluap ke permukaan dan menggenangi hunian warga sekitar.

Wali Kota H Burhanuddin mengaku prihatin menyaksikan kondisi kali dan minimnya kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan. “Seharusnya warga menyadari pentingnya menjaga kebersihan kali dan lingkungan serta tidak mendirikan bangunan di atas bantaran kali atau saluran penghubung,” ujarnya.

Wali Kota meminta RT, RW, LMK dan pimpinan wilayah bersama-sama menjaga dan menata lingkungannya. ”Ke depan tidak ada lagi bangunan liar di atas bantaran kali atau saluran penghubung, sehingga kali dapat berfungsi dengan baik untuk meminimalisir terjadinya genangan air di sekitar permukiman warga,” imbuhnya. 

Kasudin PU Tata Air Jakarta Barat, R Heryanto mengatakan lumpur kali tersebut sudah mengeras sehingga dimanfaatkan oleh anak-anak sekitar untuk bermain bola. Awalnya kali itu memiliki kedalaman 5 meter engan lebar sekitar 80 meter. Namun kini dalamnya hanya tinggal 1,5 meter dan lebarnya menyempit menjadi sekitar 40 meter. “Sudin PU Tata Air Jakarta Barat membantu Dinas PU DKI melakukan pengerukan dan pembongkaran bangunan di atas bantaran kali ini,” ujarnya. (nms/aji)

Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 12:21

Wali Kota Minta Warga Masuk Anggota KJK

Written by Ajie Humas JB    
Warga Jakarta Barat diminta memanfaatkan dana bergulir dari Pemprov DKI Jakarta yang disalurkan melalui Koperasi Jasa Kelurahan (KJK). Dana ini bisa digunakan dalam upaya membantu warga yang mendirikan usaha mandiri. 

Demikian dijelaskan Wali Kota Jakarta Barat H Burhanuddin saat sambutan pada acara program percepatan pemberdayaan masyarakat di RW binaan 05 Kelurahan Tamasari Kecamatan Tamansari, Selasa (15/5) pagi. Acara dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Hj Tatiek Fauzi Bowo, Ketua TP PKK Jakarta Barat Hj Emma Suhaema Burhanuddin, Camat Tamansari Imron Sjahrin, Lurah Tamansari Djaharuddin, Ketua PKK Kecamatan Tamansari Ewa Imron, kader PKK setempat dan tokoh masyarakat. 

Dikatakan, Pemprov DKI menggulirkan dana melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahaan (PEMK).  Dana yang disalurkan melalui KJK itu digunakan untuk membantu warga yang sedang membuka usaha. “Kita manfaatkan dana tersebut. Untuk itu segera mendaftar menjadi anggota KJK di masing-masing kelurahan. Cari sumber dana itu buat usaha,” imbuh Wali Kota. 

Selain memanfaatkan dana bergulir, Pemprov DKI juga memberikan dana operasional RT dan RW dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kegiatan masyarakat. “Kita harus berbangga hati karena RT dan RW di Jakarta mendapatkan dana operasional. Apalagi wilayah Jakarta ditiru oleh daerah lain dalam upaya peningkatan dan pembenahan lingkungan,” ujarnya. 

Untuk bidang kesehatan, sambungnya, juga membanggakan. Karena pelayanan kesehatan di wilayah Jakarta khususnya Jakarta Barat, sudah sesuai standar internasional. “Kita tidak perlu menyombongkan diri, dengan Rp 2000 kita mendapatkan perawatan dari dokter dan diberikan obat bukan generik, melainkan obat terbaik di dunia. Apalagi berdasarkan studi banding, pelayanan kesehatan di Jakarta masih yang terbaik dibandingkan daerah lain,” kata Wali Kota. 

Sementara Ketua TP PKK DKI Hj Tatiek Fauzi Bowo lebih menekankan pada fungsi dan tugas kelompok dasawisma RW 05 Kelurahan Tamansari. Istri orang nomor satu di DKI ini meminta kelompok dasawisma dapat menjalankan perannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. “Inti acara ini adalah pengukuhan kelompok dasawisma yang anggotanya berjumlah 500 orang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menindaklanjuti agar ke depannya berjalan baik,” jelasnya.

Menyinggung soal percepatan pemberdayaan masyarakat, Lurah Tamansari Djaharudin, mengaku pihaknya telah menjalankan program Pemprov DKI itu. ”RW 05 ini merupakan salah satu RW binaan Pemprov DKI. Dimana kami sangat mendukung program gubernur dalam menuntaskan RW kumuh,” tuturnya. Diungkapkan, sebanyak 8 RW di wilayahnya tidak termasuk kategori RW kumuh. Namun tetap membutuhkan adanya program percepatan pemberdayaan masyarakat. 

Dijelaskan, program percepatan pemberdayaan masyarakat itu bisa dilihat adanya pemanfaatan dana bergulir dari KJK. Dimana setiap warga yang memiliki usaha dan sudah mengusulkan data usaha di tingkat RW, akan mendapatkan dana tersebut. 

“Dana ini diperuntukkan untuk pedagang peti, bakso dan soto. Sebagai dana awal, kami sudah menyalurkan dana sekitar Rp 250 juta. Nantinya dana dari KJK ini akan kembali lagi ke pemerintah. Setelah itu dana digulirkan kembali untuk warga yang memerlukan bantuan dalam menjalankan usaha,” jelasnya. Selain pengguliran dana, pihaknya juga menyalurkan bantuan berupa pemberian alat permainan edukatif kepada tiga PAUD di wilayah Tamansari di RW 02, 07 dan RW 05. 

Camat Tamansari, Imron menambahkan dana bergulir itu dimanfaatkan warga untuk mengembangkan usaha. Tapi ada aturan-aturan dari KJK yang boleh menggunakan dana tersebut untuk usaha. “Jadi ada klasifikasi dana yang dipinjam warga ini. Kita lihat usaha mereka, apakah bisa mendapatkan bantuan dana pinjaman atau tidak,”  jelasnya. (why/aji)

Last Updated on Tuesday, 15 May 2012 12:34