Kecamatan Kebon Jeruk Terapkan PTSP

KEBON JERUK (Pos Kota) – Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar) menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini sebagai salah bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan prima, cepat dan tepat.

Dari pantauan, ruang PTSP di Kecamatan Kebon Jeruk yang terletak di lantai dasar dilengkapi dengan pendingin ruangan, ruang tunggu ada kursi panjang dari stainless. Selain itu, juga disediakan air minum dan permen bagi pengunjung. Terdapat empat loket yang akan melayani warga.
Bagi warga yang akan mengurus keperluannya harus mengambil nomor urut dan dilayani oleh petugas resepsionis. Selanjutnya menunggu antrian di ruang tunggu sambil menunggu panggilan sesuai nomor urutnya. “Sambil menunggu warga bisa minum dan makan permen,” kata Camat Kebon jeruk, Mursidin, Jumat (14/2).
Dikatakan, dengan PTSP warga akan mendapatkan layanan yang prima dan tepat waktu dengan catatan persyaratannya lengkap sesuai yang ditetapkan. “Lebih baik warga mengurus sendiri saat mengurus keperluannya administrasinya, sehingga menjadi jelas,” ucap Mursidin.
Mursidin menambahkan bagi warga yang akan mengurus keperluannya akan dilayani oleh petugas di loket. Nantinya akan dicek kelengkapan persyaratannya sesuai yang akan diurus, kalau ada kekurangan akan diberitahu untuk melengkapinya. “Kalau syarat lengkap maka akan diproses dan selesai sesuai waktu yang ditentukan. Nantinya warga tersebut mengambilnya juga melaui petugas di loket,” jelasnya. (tarta/yo)
Teks foto: Ruang PTSP di Kecamatan Kebon Jeruk. (tarta)

Ahok bakal pilih langsung ketua RT/RW di Jakarta

Reporter : Saugy Riyandi
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menunjuk langsung para Ketua RT/RW di Jakarta. Selama ini, para ketua RT/RW di ibu kota dipilih melalui proses demokratis yakni dipilih warga secara langsung.

Menurut Ahok, langkah tersebut untuk menghindari para ketua RT/RW bersifat preman. Ahok menegaskan banyak ketua RT/RW yang sering menyewakan lapak-lapak serta kios-kios kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL).
Selain itu, banyak ketua RT/RW yang tidak mempunyai masa tugas lantaran ingin meraup untung lebih banyak dari penyewaan lapak-lapak tersebut.
"Lebih baik sekalian saja. Ini ibu kota loh. Wali kota juga tidak dipilih. Lurah, camat juga tidak dipilih, bukan kades. Ya sudah RT/RW kita tunjuk aja," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
Ahok bakal memilih dari kader-kader PKK, pensiunan PNS serta tokoh masyarakat yang ingin perubahan di lingkungan kampungnya. Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan tugas-tugas pokok pada RT/RW tersebut yaitu melaporkan program kerja serta kegiatan yang dilakukan di lingkungannya setiap hari.
"Dia pagi siang sore mungkin melaporkan kondisi wilayahnya. Ya kita kasih gaji lah. Mungkin sekali kirim 10.000 misalnya. Sebagai ongkosnya dia gitu loh. Tanggung jawabnya. Nah kita kontrak per individu," kata dia.
Politisi Gerindra ini menambahkan rencana tersebut hanya terjadi di beberapa wilayah yang ketua RT/RW tidak bertanggung jawab. Apabila wilayah tersebut banyak yang berminat untuk ikut penunjukkan langsung maka Ahok bakal meminta masyarakat untuk melakukan pemilihan seperti biasanya.
"Nah jadi tidak kita kasih bebas seperti sekarang. Kalau 'preman' punya duit, punya lapak banyak, makin berkuasa dia, lapak parkir segala macam. Kita bayar mereka Rp 750.000 kok. Dari APBD. Terus kalau kasih uang begitu, operasional, tanggung jawabnya enggak jelas, buat apa? Lebih baik kita naikkan jadi Rp 1 juta, tapi tanggung jawabnya jelas," pungkas dia.

[dan]

 Baca Juga

Tunjuk langsung ketua RT/RW, Ahok tak takut disomasi

 Bahkan, Ahok menantang pengurus dan Ketua RT/RW yang tidak setuju dengan kebijakannya untuk melaporkannya ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK)