"Kenạpa pelantikan di sini, karena memang orientasi kita bukan seremonial tapi fungsional. Jabatan bukan sebuah kekuasaan akan tetapi untuk melayani, bekerja pada masyarakat. Ini peringatan buat walikota dan wakilnya yang baru dilantik," ujar Jokowi, usai melantik Walikota Jakarta Timur dan Wakil Walikota Jakarta Timur, di sebuah tanah lapang di RT 007/05 Pulojahe, kelurahan Jatinegara, Cakung, Kamis (20/12).
Jokowi menyebutkan, di Pulojahe ini sedikitnya ada empat masalah yang harus dibenahi. Masing-masing adalah, masalah MCK (mandi, cuci, kakus), tempat pembuangan sampah, saluran air dan hydrant. Permasalahan seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Pulojahe, akan tetapi juga di wilayah lainnya di ibukota.
Gubernur mengatakan, warga Pulojahe tentunya tidak menginginkan adanya kebakaran. Namun dengan penyediaan hydrant ini, tentunya membuat masyaarakat bertambah aman dan nyaman. Hydrant ini dapat digunakan untuk mengatasi kebakaran, jika sewaktu-waktu terjadi. Karenanya ia berjanji akan memasang hydrant di lingkungan RW 05 Pulojahe ini.
Masalah penghijauan juga sangat diperhatikan Jokowi. Ia meminta agar aparat terkait meningkatkan program penghijauan di kampung-kampung sehingga semua lingkungan tidak gersang dan tetap asri.
"Problem bukan di kantor, akan tetapi di lapangan sehingga pelantikan perlu dilakukan di kampung," imbuh Jokowi.
Ia juga meminta agar pejabat yang dilantik langsung melakukan action. Menata empat masalah utama yang terjadi di Pulojahe itu. Sebab sejatinya yang ditunggu masyarakat saat ini adalah kerja ril atau nyata. Namun jika pelantikan di gedung maka masalah yang ada di lapangan tidak kelihatan. Sebab yang terlihat yang bagus-bagus saja.
Selanjutnya Jokowi menandaskan, perubahan pola pelantikan ini akan dilakukan seterusnya, selama ia menjabat Gubernur DKI. Tidak menutup kemungkinan, pelantikan Kepala Dinas PU juga akan dilakukan di pinggir Kali Ciliwung. Maksudnya agar pejabat yang dilantik juga mengetahui masalah yang terjadi sebenarnya di masyarakat.
Bagi Jokowi, penataan kampung di Jakarta Timur masih jauh dari harapan. Penatan tata ruang perlu ditingkatkan, termasuk program pengentasan kemiskinan. Saat ini masalah kemiskinan itu masih banyak ditemukan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Karenanya Pemprov DKI akan berupaya menekan angka kemiskinan itu.
Kemudian dengan adanya program Kartu Jakarta Sehat, diharapkan dapat membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi pelayanan kesehatan. Pembagian kartu ini juga harus dilakukan secara maksimal, terutama di kampung padat penduduk.
sumber :(Rodin Daulat/Kominfomas JT)
